MARKO SIMIC KEMBALI TERJERAT KASUS SAAT PERSIJA BERTANDANG KE NEWCASTLE JETS

Berita Olahraga , Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi berharap PSSI dapat memberikan bantuan hukum terhadap penyerang Persija Jakarta, Marko Simic, yang terjerat masalah di Australia.

Marko Simic harus berurusan dengan penegak hukum di Australia setelah didakwa melakukan pelecehan terhadap seorang perempuan. Kejadian itu terjadi dalam penerbangan dari Bali menuju Sydney, Minggu (10/2/2019).

Simic langsung ditahan oleh pihak imigrasi di bandara setelah pihak imigrasi bandara Sydney menerima laporan dari awak kabin perihal dugaan pelecehaan di atas pesawat. Persija sebelumnya mengkonfirmasi Simic ditahan pihak imigrasi karena adanya perbedaan nama dalam dokumen.

Namun, kasus tersebut akhirnya mencuat setelah Simic dipanggil untuk menghadiri sidang perdana pada Selasa (12/2/2019). Sidang tersebut digelar beberapa jam sebelum kick-off Persija melawan Newcastle Jets.

Menpora Imam Nahrawi meminta agar PSSI berkomunikasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) untuk New South Wales, Queensland, dan South Australia, yang berkedudukan di Sydney. Imam berharap agar PSSI dan KJRI bisa memberi bantuan hukum dan pendampingan terhadap penyerang asal Kroasia tersebut.

"Saya belum mendapat laporan dari federasi (PSSI). Kalau soal hukum itu bisa berlaku bagi siapapun di negeri manapun kita berada. Tentu harus menghormati hukum yang ada di sana, siapapun itu, demikian juga warga negara asing di Indonesia, dia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Tanah Air," jelas Imam Nahrawi kepada wartawan di Kantor Kemenpora, Selasa (12/2/2019).

"Saya meminta kepada PSSI untuk melakukan pendampingan, untuk mengirimkan tim pengacara di sana, komunikasi dengan Kemenlu dan KBRI. Sebab, KBRI di sana adalah potensi yang kami miliki," tegas Imam Nahrawi.

Marko Simic diyakini tidak akan bisa meninggalkan Australia dalam waktu dekat ini lantaran terindikasi permasalahan hukum. Disamping itu , penyebabnya juga pemain berusia 31 tahun itu harus mengikuti sidang lanjutan pada 9 April 2019.